Pelepasan dua kapal Malaysia ini juga dikaitkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut. Regulasi ini diduga dijadikan pintu masuk legalisasi penambangan pasir laut yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan lingkungan serta kedaulatan bangsa.
Menurut sejumlah pengamat, kasus ini bukan insiden biasa, melainkan bagian dari pola sistematis pembiaran eksploitasi laut Indonesia demi kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek.
Diamnya Negara, Resahnya Rakyat
Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dari Bakamla RI maupun KKP terkait alasan pasti pelepasan kedua kapal tersebut. Wartawan dan lembaga pengawas publik telah mengajukan pertanyaan, namun belum satu pun dijawab.
Ketiadaan transparansi ini hanya akan memperdalam krisis kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Apalagi, wilayah Pulau Nipah merupakan wilayah strategis nasional yang berada tepat di garis depan perbatasan Indonesia dengan perairan internasional.
“Kalau aparat tak mampu menjaga laut sendiri, lalu untuk siapa negara ini berdiri?” tulis seorang warga Natuna dalam komentar media sosial yang viral.
Pelepasan dua kapal pencuri pasir bukan sekadar kesalahan prosedural, tapi mencerminkan masalah sistemik dalam tata kelola kelautan Indonesia. Hukum tampak tumpul ke luar negeri dan tumpul juga ke dalam negeri, saat keberpihakan pada rakyat dan alam semakin kabur oleh kepentingan sesaat. [TIM]
Eksplorasi konten lain dari Kabar Daerah
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
