Monetize your website traffic with yX Media
DAERAH  

Kader Muda Indonesia Soroti Kebijakan Energi PLN Batam

Minim Inovasi, Kepemimpinan PLN Batam Dinilai Tak Pro Investasi

Galvaridho Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Galvaridho Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

KABARDAERAH.OR.ID, BATAM, KEPRI || Kebijakan energi yang diambil oleh PLN Batam mendapat sorotan tajam dari organisasi kepemudaan Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Mereka menilai kenaikan tarif listrik dan gas industri yang diterapkan sejak Mei 2025 tidak hanya memberatkan dunia usaha, tetapi juga berpotensi melemahkan iklim investasi di Batam.

Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepri menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik fleksibel blok 3 yang mencapai 25 persen, serta lonjakan harga gas industri lebih dari 100 persen, telah menjadi beban berat bagi pelaku industri lokal. “Kebijakan ini jelas kurang memperhatikan kondisi riil industri, yang saat ini tengah menghadapi penurunan produksi dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

BACA JUGA :  SE Sekda Jateng Tegaskan ASN Bukan Sasaran LPG Subsidi: Jangan Melanggar!

Organisasi ini juga menyoroti kepemimpinan PLN Batam yang dinilai kurang inovatif dan kurang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Menurut Ketua Kader Muda Indonesia, sejak dipimpin oleh Direktur Utama yang baru, semangat mendukung pelaku usaha justru menurun. “Kalau perlu, evaluasi menyeluruh dan pertimbangkan pergantian pimpinan agar ada terobosan baru,” tegasnya.

PLN Batam menjelaskan kenaikan tarif listrik dipengaruhi oleh kenaikan harga gas dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Sementara PGN Batam menyatakan lonjakan harga gas industri terjadi karena beralihnya pasokan dari sumur gas domestik ke gas alam cair (LNG) yang lebih mahal, mencapai US$16,8 per MMBtu.

BACA JUGA :  Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi (IUP) Pertambangan Batu, Pasir dan Mineral

Namun, Kader Muda Indonesia meminta agar PLN dan PGN menyusun skema transisi dan insentif yang lebih adil bagi dunia usaha, agar beban tarif tidak langsung membebani pelaku industri. Mereka juga mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, untuk memanggil pimpinan PLN Batam dan PGN Batam guna membuka dialog dengan pelaku industri.

“Kami mendukung kemandirian energi, tetapi kebijakan harus transparan dan pro-investasi. Jangan sampai kebijakan yang salah merusak potensi ekonomi Batam,” pungkas Ketua Kader Muda Indonesia. (*)

 

BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !

Eksplorasi konten lain dari Kabar Daerah

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari Kabar Daerah

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca