Skandal Pemilu: KPUD Demak Dituding Bocorkan Soal Debat Pilkada, Tim Hukum Paslon 01 Layangkan Somasi

KABARDAERAH.OR.ID, DEMAK – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Demak kali ini diwarnai dengan tuduhan skandal yang serius. Tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01 melayangkan somasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Demak, mengklaim bahwa ada kebocoran soal debat yang melibatkan Ketua KPUD, panelis, serta paslon nomor urut 02. Somasi ini diajukan oleh perwakilan tim hukum paslon 01, Mustain, S.Ag, SH, MH, bersama tim pengacara lainnya pada Selasa (29/10) saat mendatangi kantor KPUD dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak.

Mustain, kuasa hukum paslon 01, menuturkan bahwa dugaan kebocoran ini muncul setelah melihat cara paslon 02 menjawab pertanyaan selama debat berlangsung. Menurutnya, paslon 02 menjawab pertanyaan dengan sangat runtut dan rapi, bahkan seperti membaca dari teks yang telah disiapkan. Fenomena ini, katanya, sangat mencurigakan karena mengindikasikan bahwa mereka telah memperoleh soal debat sebelumnya.

“Saya dari Tim Hukum pasangan Nol Satu, memberikan somasi kepada Ketua KPUD Kabupaten Demak dalam rangka penyelenggaraan debat yang pertama. Somasi ini kami berikan dengan dasar karena kami menduga ada skandal oleh Ketua KPUD dan tim Panelis serta pasangan Nol Dua terkait soal materi debat yang bocor,” ujar Mustain.

Lebih lanjut, Mustain juga menjelaskan bahwa timnya memiliki bukti lain yang akan mereka serahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bahan laporan. Bukti tersebut, jelasnya, menunjukkan indikasi kuat bahwa paslon 02 telah menerima materi debat terlebih dahulu. Bukti yang dikumpulkan meliputi rekaman dari tayangan debat yang ditayangkan secara langsung oleh TVRI, di mana terlihat bahwa paslon 02 menjawab pertanyaan dengan membaca teks yang tertulis secara lengkap dan runtut.

Tuntutan Netralitas dan Kompetensi Panelis

Selain melayangkan somasi, Mustain juga meminta KPUD Kabupaten Demak untuk bersikap netral dan segera mengambil tindakan atas kasus ini. Ia menyatakan bahwa pihaknya menginginkan pergantian seluruh tim panelis, yang menurutnya perlu diisi oleh pihak yang berkompeten dan netral dalam menyusun serta menyampaikan soal debat. Menurut Mustain, langkah ini perlu diambil guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil.

“Kami perhatikan secara bersama-sama, setiap mendapat pertanyaan dari tim Panelis, pasangan Nol Dua sudah mempersiapkan jawaban dalam bentuk tertulis. Jawaban nya runtut, jawabannya tinggal di baca. Itu bisa kita saksikan secara live di TVRI. Kami juga memiliki bukti lain, yang tentunya akan kami sampaikan langsung kepada DKPP,” tambah Mustain.

Ultimatum 24 Jam untuk Klarifikasi

Surat somasi tersebut tidak hanya menuntut perubahan, namun juga meminta agar KPUD Kabupaten Demak segera memberikan klarifikasi terkait dugaan kebocoran materi debat ini. Mustain menyebutkan bahwa apabila tidak ada respons tertulis dalam waktu 1 x 24 jam sejak surat somasi disampaikan, pihaknya akan kembali melayangkan somasi kedua. Tidak hanya itu, tim hukum paslon 01 juga berencana untuk melaporkan kasus ini langsung ke DKPP agar dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Kami berharap Ketua KPUD Kabupaten Demak segera melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan skandal ini dengan serius. Jika dalam waktu 24 jam tidak ada respon, kami akan mengirim somasi kedua dan melaporkan masalah ini ke DKPP,” tegas Mustain.

Somasi ini diharapkan menjadi peringatan bagi KPUD Kabupaten Demak untuk menjaga transparansi dan netralitas selama proses Pilkada berlangsung. Kasus dugaan kebocoran ini, jika terbukti, berpotensi mencoreng kredibilitas penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Demak dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan yang adil dan jujur.

Harapan untuk Penyelenggaraan Pilkada yang Adil

Skandal dugaan kebocoran ini telah memicu perhatian publik, terutama masyarakat Kabupaten Demak yang berharap Pilkada berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Mustain, atas nama tim hukum paslon 01, menegaskan bahwa netralitas dan keahlian panelis sangat penting untuk memastikan kompetisi yang sehat antara pasangan calon.

Kasus ini sekaligus menjadi sorotan penting bagi DKPP dalam menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan adanya somasi dari tim hukum paslon 01, diharapkan pihak berwenang segera melakukan penyelidikan mendalam untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada Kabupaten Demak ini. (TIM)