KABARDAERAH.OR.ID, CILACAP || Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Tipar di Kabupaten Cilacap menuai kritik. Proyek yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dan menggunakan anggaran pemerintah tersebut dipersoalkan bukan hanya dari sisi keterbukaan informasi, tetapi juga terkait kesempatan pelaku usaha lokal untuk ikut menikmati perputaran ekonomi dari proyek infrastruktur tersebut.
Sorotan mencuat setelah beton siap pakai (ready mix) untuk kebutuhan proyek disebut didatangkan dari luar Kabupaten Cilacap. Kondisi itu memunculkan kekecewaan di kalangan pelaku usaha batching plant lokal yang selama ini bergerak di bidang penyediaan material konstruksi.
Bagi pengusaha daerah, proyek pemerintah yang berlangsung di wilayah Cilacap seharusnya dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal sepanjang penyedia daerah mampu memenuhi persyaratan teknis, kualitas, kapasitas, harga, dan ketentuan pengadaan yang ditetapkan.
Persoalannya, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang diperoleh redaksi mengenai alasan pemilihan pemasok ready mix dari luar daerah serta bagaimana kesempatan bagi penyedia lokal dalam proses pengadaan proyek tersebut.
Pengusaha Lokal Pertanyakan Kesempatan
Penggunaan material dari luar wilayah menjadi perhatian karena beton merupakan salah satu komponen penting dalam pekerjaan konstruksi.
Di Kabupaten Cilacap terdapat pelaku usaha yang memiliki fasilitas batching plant dan bergerak dalam penyediaan beton siap pakai. Karena itu, muncul pertanyaan mengapa kebutuhan material proyek tidak dipenuhi oleh penyedia lokal, atau setidaknya bagaimana mekanisme penyedia lokal dapat mengikuti proses pengadaan.
Kekecewaan pelaku usaha lokal bukan semata-mata menyangkut nilai transaksi material. Dampak ekonomi dari sebuah proyek konstruksi dapat menjalar ke berbagai sektor.
Ketika perusahaan lokal mendapatkan pekerjaan, aktivitas ekonomi dapat melibatkan tenaga kerja daerah, jasa angkutan, pemasok bahan baku, bengkel kendaraan, hingga usaha kecil yang berada di sekitar lokasi proyek.
Sebaliknya, ketika sebagian besar kebutuhan material dipasok dari luar daerah, manfaat ekonomi langsung yang diterima pelaku usaha lokal dapat menjadi lebih terbatas.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa penggunaan perusahaan atau pemasok dari luar Kabupaten Cilacap tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam pengadaan.
Pemilihan penyedia harus dinilai berdasarkan dokumen tender atau pengadaan, spesifikasi teknis, kapasitas produksi, kualitas material, harga, jarak pengiriman, kemampuan memenuhi kebutuhan proyek, serta persyaratan lain yang telah ditetapkan.
Karena itu, transparansi proses menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan yang berkembang.
Proyek APBN dan Kepentingan Ekonomi Daerah
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Tipar memiliki tujuan strategis, yakni mendukung upaya pengendalian banjir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta kawasan yang berpotensi terdampak.
Namun, proyek pemerintah juga mempunyai dimensi ekonomi.
Anggaran yang dibelanjakan pemerintah pada dasarnya dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian, terutama ketika rantai pasok proyek melibatkan pelaku usaha di daerah.
Kebijakan pengadaan pemerintah juga mengenal prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta kebijakan penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, pelaku usaha lokal wajar mempertanyakan apakah mereka telah memperoleh informasi dan kesempatan yang sesuai dengan mekanisme pengadaan yang berlaku.
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan asumsi.
Papan Informasi Proyek Ikut Disorot
Selain persoalan pemasok material, transparansi proyek Sungai Tipar juga menjadi perhatian.
Papan informasi yang terpasang di lokasi pekerjaan disebut tidak mencantumkan nilai kontrak maupun pagu anggaran. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi dasar mengenai skala pembiayaan pekerjaan yang sedang berlangsung.
Papan proyek memiliki fungsi penting sebagai sarana informasi kepada masyarakat sekitar. Publik setidaknya membutuhkan informasi yang jelas mengenai identitas pekerjaan, sumber pembiayaan, pelaksana, waktu pelaksanaan, serta informasi lain yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan informasi juga memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun, ketentuan mengenai informasi apa saja yang wajib dicantumkan pada papan proyek perlu dilihat berdasarkan regulasi teknis dan dokumen pekerjaan yang berlaku. Karena itu, kondisi papan proyek yang dipersoalkan masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang.
Pertanyaan Besar untuk BBWS Serayu Opak
Sorotan publik terhadap proyek Sungai Tipar pada akhirnya mengarah kepada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi.
Berapa nilai kontrak pekerjaan? Berapa pagu anggarannya? Siapa kontraktor pelaksana? Bagaimana mekanisme pengadaan ready mix? Apakah penyedia batching plant lokal pernah mengikuti atau ditawari kesempatan dalam rantai pasok? Jika ada penyedia lokal, apa alasan teknis atau administratif sehingga pemasok dari luar daerah dipilih?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul persepsi bahwa proyek APBN yang berlangsung di Cilacap justru mengabaikan potensi ekonomi daerah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan langsung dari pejabat BBWS Serayu Opak maupun kontraktor pelaksana yang dapat dikutip mengenai alasan pemilihan pemasok ready mix dari luar daerah maupun persoalan papan informasi proyek tersebut.
Karena itu, redaksi memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada BBWS Serayu Opak, kontraktor pelaksana, serta pihak penyedia material yang terkait.
Kritik Bukan Tuduhan
Kritik terhadap proyek pemerintah perlu ditempatkan secara proporsional.
Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan, tetapi setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan data dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Demikian pula, pemerintah dan kontraktor memiliki hak untuk menjelaskan proses yang telah mereka jalankan.
Jika pemilihan pemasok dari luar daerah dilakukan karena alasan kualitas, kapasitas, harga, waktu pengiriman, atau persyaratan teknis lainnya, penjelasan tersebut dapat disampaikan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi proyek, langkah korektif juga dapat dilakukan sesuai aturan.
Transparansi justru menjadi jalan tengah bagi semua pihak.
Jangan Sampai Uang Negara Hanya Menghasilkan Bangunan
Proyek APBN seharusnya tidak berhenti pada pencapaian fisik semata.
Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari bagaimana proyek tersebut dikelola secara akuntabel, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sepanjang tetap berada dalam koridor hukum.
Pengusaha lokal tidak meminta perlakuan istimewa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka memperoleh kesempatan yang adil sesuai aturan.
Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, efisien, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, proyek Sungai Tipar perlu mendapat perhatian bersama.
Masyarakat Cilacap berhak mengetahui bagaimana proyek tersebut dibiayai dan dilaksanakan. Pelaku usaha lokal berhak mengetahui bagaimana peluang keterlibatan mereka dibuka. Sementara pemerintah dan kontraktor berkepentingan memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai ready mix dari luar daerah bukan sekadar persoalan asal beton.
Ini menyangkut transparansi, kesempatan usaha, perputaran ekonomi daerah, dan akuntabilitas penggunaan APBN.
Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, keterbukaan informasi akan menjadi jawaban paling kuat terhadap kritik yang berkembang.
Dan jika memang terdapat ruang perbaikan, proyek Sungai Tipar dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur di Cilacap agar lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat daerah.
( Red )
Eksplorasi konten lain dari KABAR DAERAH
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
