KABARDAERAH.OR.ID, BLORA || 22 Desember 2025, Gudang itu berdiri di sisi jalan Desa Tambaksari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Dari luar, bangunannya tampak biasa—berdampingan dengan gudang semen dan kios pupuk. Namun, aktivitas keluar-masuk kendaraan yang terjadi hampir setiap hari membuat warga setempat mulai bertanya-tanya.
Menurut penuturan sejumlah warga, gudang tersebut diduga menjadi lokasi penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar. Aktivitasnya disebut telah berlangsung setidaknya dua bulan terakhir.
“Tidak seperti gudang biasa. Mobil besar sering keluar masuk, kadang malam,” kata HK, seorang warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi.
Pola Distribusi yang Dipertanyakan
Berdasarkan penelusuran tim media, Solar yang diduga ditimbun berasal dari pengisian berulang di sejumlah SPBU. Pola ini di kalangan pelaku distribusi ilegal dikenal sebagai modus “helikopter”—mengisi BBM berkali-kali menggunakan kendaraan berkapasitas besar untuk kemudian dipindahkan ke tempat penampungan.
Praktik tersebut berpotensi menggerus kuota BBM subsidi yang sejatinya dialokasikan bagi petani, nelayan, serta angkutan umum. Di sisi lain, masyarakat umum kerap mengeluhkan sulitnya memperoleh Solar akibat keterbatasan stok dan kendala sistem barcode.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana Solar subsidi bisa mengalir lancar ke gudang, sementara warga kerap kehabisan?
Nama dan Dugaan
Isu menjadi semakin sensitif ketika muncul dugaan keterkaitan seorang oknum aparat kepolisian berinisial GH. Informasi tersebut beredar di kalangan warga, namun hingga kini belum disertai bukti hukum yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Penjaga gudang menyebut lokasi tersebut milik seorang warga sipil berinisial Mbeng. Sementara warga lain menduga, penggunaan nama tersebut hanyalah formalitas administratif.
“Kami tidak tahu pasti siapa pemiliknya. Tapi namanya itu-itu saja yang disebut,” ujar HK.
Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebut-sebut terkait dugaan tersebut.
Pengawasan yang Dipertanyakan
Keberadaan gudang Solar yang diduga beroperasi cukup lama memunculkan pertanyaan tentang pengawasan distribusi BBM subsidi. Sebab, penimbunan dalam jumlah besar seharusnya mudah terdeteksi, baik melalui sistem distribusi SPBU maupun pemantauan aparat terkait.
Pengamat energi menilai, kebocoran subsidi kerap terjadi bukan semata karena lemahnya sistem, tetapi juga karena pengawasan lapangan yang tidak optimal.
Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mencederai tujuan utama subsidi energi: melindungi kelompok rentan.
Menunggu Tindakan Aparat
Sejumlah pihak mendesak agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh, tanpa prasangka, dan berbasis fakta. Penanganan terbuka dinilai penting untuk mencegah spekulasi yang lebih luas di tengah masyarakat.
Publik berharap:
Aparat kepolisian melakukan verifikasi lapangan secara independen.
Jika terdapat dugaan pelanggaran, proses hukum dilakukan sesuai aturan.
Pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat agar kasus serupa tidak berulang.
Ujian Integritas
Kasus dugaan gudang Solar di Tambaksari bukan sekadar soal penimbunan BBM. Ia menjadi cermin bagaimana subsidi negara diawasi dan bagaimana aparat menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan.
Negara, pada akhirnya, diuji bukan oleh besar kecilnya kasus, melainkan oleh keberanian membuka fakta dan konsistensi menegakkan aturan.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian daerah terkait. Redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
( Sutarso )
BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
Eksplorasi konten lain dari Kabar Daerah
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
