Dukcapil Fokus Percepat Transformasi Digital dengan Dukungan BSSN

KABARDAERAH.OR.ID, JAKARTA  || Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan dengan dukungan penuh dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini ditegaskan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait pengujian keamanan perangkat elektronik, yang berlangsung pada Rabu (16/10/2024) di Command Center Gedung B kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta.

Transformasi digital menjadi prioritas Ditjen Dukcapil untuk memperbaiki pelayanan publik. Layanan seperti KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas kependudukan digital membutuhkan perlindungan data yang kuat dan aman. Dalam hal ini, kerja sama dengan BSSN merupakan langkah strategis untuk memastikan keamanan perangkat elektronik dan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh Ditjen Dukcapil.

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa percepatan transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. “Kami sedang berupaya mempercepat pelayanan berbasis digital, meningkatkan akurasi data, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan ini. Dukungan dari BSSN sangat penting dalam memastikan keamanan data kependudukan digital,” ujar Teguh.

Sestama BSSN, Y.B. Susilo Wibowo, menyatakan bahwa BSSN siap mendukung Dukcapil dalam menjaga keamanan siber dan pengujian perangkat elektronik seperti alat pembaca KTP-el dan sistem perekaman biometrik. “Transformasi digital memerlukan standar keamanan yang tinggi, dan BSSN berkomitmen untuk mendukung keamanan teknologi yang digunakan dalam layanan kependudukan,” kata Susilo.

Dengan adanya dukungan dari BSSN, Ditjen Dukcapil berharap transformasi digital ini dapat memperkuat sistem identitas digital dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan secara online, dengan keamanan data yang terjamin. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting bagi masa depan administrasi kependudukan di Indonesia.

( CH86 )