KABARDAERAH.OR.ID, JAKARTA || Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika melalui sinergi lintas sektor. Hal ini diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (28/4).
Rakor tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks dan meluas.
Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika yang membutuhkan penanganan serius dan terpadu. Ia menyebutkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil survei prevalensi nasional tahun 2025 yang dilakukan bersama BRIN dan BPS, angka penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 4,15 juta jiwa pada rentang usia produktif 15 hingga 64 tahun.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika semakin nyata dan telah merambah hingga ke wilayah perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa,” ujar Tantan.
BNN juga mencatat terdapat sekitar 9.720 kawasan rawan narkotika yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kondisi ini menandakan bahwa jaringan peredaran narkotika telah menjangkau hampir seluruh wilayah.
Selain dampak sosial yang luas, penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Daya rusak narkotika pun dinilai sangat berbahaya karena dapat merusak sistem saraf otak secara permanen.
Tantangan semakin berat dengan ditemukannya sekitar 170 jenis narkotika baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berkembang dan sulit terdeteksi.
Sebagai langkah konkret, BNN mendorong pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat (PSM) sebagai forum komunikasi aktif antar elemen masyarakat anti-narkotika. Wadah ini diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial yang terorganisir hingga ke tingkat akar rumput.
“Sinergi nasional adalah kunci utama. Negara tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dalam melawan narkoba,” tegasnya.
Melalui Rakor ini, BNN juga memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi jalur masuk narkotika, khususnya melalui jalur laut yang mencapai sekitar 95 persen dari total penyelundupan.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, BNN optimistis upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi melindungi generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
(CH-86 )
Eksplorasi konten lain dari Kabar Daerah
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
