Monetize your website traffic with yX Media

Permendagri dan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dijadikan Acuan Audit Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang

Inspektorat Mulai Audit Dugaan Pelanggaran Pasar Ikan Balekambang, 4 Pejabat Dinas Diperiksa. Empat pejabat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertan) Kota Solo diperiksa Inspektorat untuk dimintai keterangan

Aktivitas Pasar Ikan Balaikambang Solo
Aktivitas Pasar Ikan Balaikambang Solo

KABARDAERAH.OR.ID, SOLO || Audit Pasar Ikan Balekambang Dan 4 Pejabat Diperiksa, Inspektorat Mengacu Permendagri. Pelaksanaan audit dilakulan Inspektorat Kota Solo. Hal ini setelah adanya permasalahan di Pasar Ikan Balekambang. Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Kota Solo, Lilik Joko Saptyanto.

”Audit telah dimulai pada Selasa (14/2/2023) dengan memanggil pejabat” ucap saat dikonfirmasi awak media.

Sebanyak 4 orang pejabat telah dimintai keterangan oleh pihaknya. Mereka ini diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertan). Kemudian kepala UPT serta pejabat lainnya, dimana keterangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

”Untuk, pengelola pasar ikan juga dimintai keterangan tapi masih mengumpulkan bahan dan keterangan” jelasnya.

BACA JUGA :  Mahkamah Syariah Singkil buka Costumer Service Online

Namun pengelola ini belum dilakukan BAP. Pastinya, akan kembali dimintai keterangan berkaitan bukti-bukti surat perjanjian. Dalam hal ini dengan pihak pertama serta bukti-bukti laporan keuangannya.

Kepala Inspektorat Kota Solo Lilik Joko Saptyanto
Kepala Inspektorat Kota Solo Lilik Joko Saptyanto

”Hingga sistem pembayaran kerjasama dengan dinas terkait,” urainya saat dikonfirmasi awak media.

Termasuk mempelajari atau akan melihat dokumen perjanjiannya. Seperti antara Gule Kepala Ikan atau Mitra KSP dengan pihak ketiga atau pedagang ikan. Pihak inilah yang semula berjualan di Pasar Nusukan.

”Kalau perjanjian tersebut tidak diketahui atau tanpa sepengetahuan dari Dinas Pertanian selaku pihak pertama, berarti ada perjanjian yang dilanggar,” tegasnya.

Adapun perihal kontribusi tetap sesuai yang disepakati dua pihak harus dibayarkan ke kas daerah. Dalam hal ini setiap tahun sekali. Akan berbeda jika pembayaran kontribusi tidak tetap dibayarkan lima tahun sekali itu pelanggaran.

BACA JUGA :  Kusuma Putra : Penegakan hukum kasus korupsi BUMDes Berjo akan jadi contoh 74.961 desa se-Indonesia

”Itu jelas, pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016, ” jelasnya.

Selain ada pengaduan dari LAPAAN, tim audit Inspektorat, pihaknya menjalanjan tugas atas perintah Wakil Walikota Surakarta, Teguh Prakosa. Pejabat ini yang berwenang di bidang pengawasan. Selanjutnya ia menargetkan dua pekan dilakukan audit terkait semua ini.

Terpisah, Liesmianingsih selaku Pengelola Pasar Ikan Balekambang mengakui telah dimintai keterangannya. Semua yang dibutuhkan telah disampaikannya kepada inspektorat.

”Perihal perjanjian yang telah dibuat dengan para pedagang ikan sepengetahuan dinas terkait,” ucapnya saat ditemui beberapa waktu lalu. (Team)

BACA JUGA :  Bersama Masyarakat, Bupati Saipul Panen Kedelai di Desa Tirto Asri

 

BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
Bagikan Artikel :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *