KABARDAERAH.OR.ID, TULUNGAGUNG || Rabu (6/11/2024) – Halaman kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung pada Rabu pagi mendadak berbeda dari biasanya. Sejumlah karangan bunga duka cita berukuran besar menghiasi area depan kantor yang terletak di Jalan IG Ngurah Rai tersebut. Empat karangan bunga ini dikirim oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas) sebagai bentuk protes atas kinerja Bawaslu yang dinilai mengecewakan.
Karangan bunga tersebut tidak sekadar penghias, melainkan memuat pesan-pesan bernada kritik. Tulisan-tulisan seperti “Turut Berduka Cita Atas Matinya Demokrasi Ala Bawaslu Tulungagung, Aspirasi Rakyat Dibungkam Oleh Registrasi” dan “Turut Berbela Sungkawa Atas Wafatnya Bawaslu Tulungagung, Hanya Mampu = Tidak Bisa di Registrasi” tampak jelas dalam setiap rangkaian bunga. Pesan-pesan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu yang seharusnya menjadi penegak demokrasi.
Menurut seorang petugas piket dari kepolisian, insiden ini terjadi sekitar pukul 09.00 pagi ketika sebuah mobil menurunkan empat banner berbentuk karangan bunga berukuran 180×45 cm. ASP, petugas piket yang enggan disebutkan namanya lengkap, menyatakan bahwa pengiriman karangan bunga tersebut tidak mengganggu keamanan. “Selama tidak ada gangguan dan berlangsung tertib, kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Ormas yang mengirimkan karangan bunga tersebut antara lain Forum Alumni FISIP Unita Wisudawan 2004, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Tri Dharma Merah Putih DPC Tulungagung, GPM Swahira Tulungagung, dan Laskar Merah Putih Macab Tulungagung. Hendri Dwiyanto, ketua Laskar Merah Putih (LMP) Tulungagung, turut hadir dalam aksi simbolis ini.
Hendri menyatakan bahwa kiriman bunga ini adalah bentuk keprihatinan masyarakat atas apa yang ia sebut sebagai “matinya demokrasi” di Bawaslu Tulungagung. “Kami ini masyarakat yang punya harapan terhadap lembaga pengawas pemilu, tapi ternyata aspirasi yang disampaikan seolah diabaikan,” ungkapnya. Menurutnya, setiap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh ormasnya selalu berujung pada penolakan dengan alasan “tidak memenuhi syarat materiil.”
Selain itu, Hendri menyoroti proses penolakan yang dinilainya tidak transparan dan terlalu cepat. “Laporan kami ditolak hanya dalam lima hari tanpa ada penelusuran atau investigasi yang mendalam dari pihak Bawaslu,” ujarnya. Dalam pandangannya, ini menjadi bukti bahwa Bawaslu tidak membuka ruang dialog yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kritik.
Bawaslu Tulungagung sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas aksi ini. Ketika dikonfirmasi oleh media, beberapa staf di kantor Bawaslu menyatakan bahwa ketua mereka sedang berada di Jakarta untuk urusan pekerjaan, sementara komisioner lainnya juga sedang bertugas di luar kantor.
Menurut Hendri, ormas-ormas yang terlibat dalam aksi ini tidak berniat mendiskreditkan pihak manapun, baik calon pemilu maupun penyelenggara pemilu. Namun, menurutnya, aspirasi masyarakat harus tetap disampaikan dalam kerangka demokrasi yang sehat. “Ketika ruang dialog tertutup, maka karangan bunga yang berbicara,” tutupnya.
Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap Bawaslu Tulungagung menjelang pilkada 2024. Masyarakat berharap agar lembaga pengawas pemilu lebih responsif dan transparan dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang diajukan demi menjaga integritas demokrasi.
( Red )
BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
Eksplorasi konten lain dari Kabar Daerah
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
