Monetize your website traffic with yX Media

21 Tahun Lamanya, Lokasi Pembangunan Bandara Pohuwato Masih Menuai Protes

Kabardaerah.or.id, Pohuwato – 21 Tahun lamanya, pembangunan Bandara yang menjadi kebanggaan Kabupaten Pohuwato masih menuai Polemik dilingkungan masyarakat Desa Imbodu.

Pasalnya, dari tahun 2001 sejak ditetapkannya lokasi pembangunan Bandara Perintis Pohuwato, persoalan ganti rugi lahan pertanian di lokasi pembangunan bandara tersebut, belum sepenuhnya dituntaskan oleh Pemerintah Daerah Pohuwato.

Pembangunan bandara yang memakan anggaran cukup besar tersebut, masih menjadi hayalan semata. Karena polemik di dalamnya belum juga usai.

Kali ini, Protes yang dilakukan oleh 27 Masyarakat Desa Imbodu, dilakukan dengan cara memblokir atau melakukan pemagaran di areal pembangunan bandara.

Salah satu masyarakat Desa Imbodu, Imran, mempertanyakan sikap pemerintah daerah terkait pembangunan yang telah berjalan tanpa adanya ganti rugi lahan kepada masyarakat.

“Iya pak, saya kecewa. Tanah kami belum dibayar kenapa sudah ada pembangunan?,” tanya Imran.

BACA JUGA :  Kementerian PPA sebut proses penyidikan Polres Jepara hingga Diversi sudah sesuai prosedur

Dirinya menjelaskan bahwa alasan pemerintah sehingga tidak melakukan pembayaran ganti rugi lahan tersebut karena areal pembangunan bandara termasuk kawasan Hutan Lindung atau milik negara.

“Iya alasannya ini masuk kawasan Hutan Lindung,” ujar Imran.

Akan tetapi imran dan masyarakat lainnya menjadi bertanya-tanya, sebab sebutan untuk kawasan Hutan Lindung tersebut baru ada pada Tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2016 disekitar lokasi tersebut pernah masuk program untuk pencetakan sawah.

“Dulu disini, pernah ada program pencetakan sawah. Bahkan di 2016 sudah ada pembayaran kepada masyarakat” jelas Imran.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim Bouty, selain termasuk dalam 27 KK yang lokasinya terdampak oleh pembangunan bandara perintis ini mempertanyakan sebutan atau penetapan Hutan Lindung pada Tahun 2021 kemarin.

BACA JUGA :  Bupati Saipul dan Forkopimda Ikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

“Dulu saya sempat menggarap lokasi ini dengan menggunakan alat berat untuk keperluan irigasi. Kalau ini termasuk kawasan Hutan Lindung, kenapa tak ada yang melarang saat itu,” ungkap Ibrahim.

Penetapan lokasi pembangunan bandara perintis sebagai kawasan hutan lindung ini menurut  Ibrahim adalah hal yang tidak masuk akal.

Bagaimana tidak, ia mengatakan lokasi itu sudah digarap oleh masyarakat sejak Tahun 1997. Tetapi tidak pernah mendengarkan bahwa termasuk dalam kawasan Hutan Lindung.

“Ini sudah sejak lama digarap masyarakat, kok nanti baru-baru ini ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung,” kata Ibrahim.

Sementara itu, Camat Randangan, Saharuddin Saleh yang datang kelokasi bersama Kades Imbodu dan didampingi unsur TNI/Polri ini berusaha menenangkan masyarakat dengan cara berdialog.

Terkait protes yang dilakukan oleh masyarakat, Saharuddin menerangkan bahwa pihaknya sebagai pemerintah kecamatan akan melaporkan hasil dari apa yang telah disampaikan oleh masyarakat.

BACA JUGA :  Tingkatkan PAD Melalui Layanan Transaksi Keuangan, Pemda Pohuwato Teken MoU Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia

“Saya sudah menyimpulkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, salah satunya adalah mendesak pemerintah membayarkan hak milik mereka,” terang Saharuddin.

“Ini menjadi laporan saya kepada pak Bupati,” tambahnya.

Camat Randangan yang belum lama dilantik ini juga berharap agar masyarakat dapat menyampaikan tuntutan mereka dengan cara-cara yang persuasif.

“Harapan kepada masyarakat, silahkan menuntut tapi sampaikan dengan cara yang elegan, lakukan cara-cara yang persuasif, ada kepala ditingkatan desa, ada camat ditingkat kecamatan, semua aspirasi masyarakat akan saya tampung dan laporkan kepada pak Bupati,” harap Saharudin.

(Fit)

Bagikan Artikel :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *